Laki-laki menghapus kekerasan terhadap perempuan? Tidak mungkin, mereka adalah bagian dari persoalan. Bagaimana persoalan menjadi solusi? Itu kira-kira jawaban kalangan feminis radikal yang umumnya memiliki keyakinan laki-laki adalah pelaku utama kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan (KTP) berkaitan dengan soal ketidakadilan jender. Masalahnya, hal ini sering disalahartikan sebagai masalah laki-laki versus perempuan. Padahal, ada empat prinsip dasar keadilan jender, yakni ketidakadilan itu (a) bukan "pertempuran" antara laki-laki dan perempuan; (b) bukan soal ide atau gerakan "anti-laki-laki"; (c) baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menderita dan jadi korban meskipun perempuan lebih menderita; dan (d) karena itu tidak ada jalan lain, laki-laki dan perempuan harus bergandengan tangan menghapuskan KTP.

Konsep dan praktik keadilan sering kali lebih dilekatkan pada proses hukum formal, yaitu pengadilan di mana pencari keadilan seolah hanya memiliki satu cara: membawa kasus ke pengadilan, menyerahkan kepada aparat hukum yang akan mengambil keputusan terhadap proses, dan sampai pada keputusan. Prinsip yang dipakai netralitas dan obyektivitas karena asumsinya didasarkan pada asumsi hukum yang netral.