Kriminalitas dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan saja terjadi dalam dimensi fisik. Kekerasan juga bisa terjadi secara dimensi psikis, yang malah dapat membuat derita berkepanjangan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP), Prof Dr Meutia Hatta Swasono, Lebih lanjut dinyatakan Meutia, dalam kurun lima tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat.
Kalau pada 2003 terjadi 7.787 kasus kekerasan terhadap perempuan, maka tahun 2007 meningkat menjadi 25.522 kasus. Dia menjelaskan, terjadinya peningkatan ini bukan hanya karena pengaruh kondisi sosial ekonomi belaka. "Ini juga sebagai akibat konstruksi sosial budaya, yang merupakan produk pola pikir patriarkis, yang dicerminkan oleh pola hubungan yang tidak setara," tuturnya. Hubungan yang tidak setara itu di satu pihak terjadi karena pelaku menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Sementara di pihak lain, perempuan sebagai objek atau korban dikuasai karena posisinya yang lemah. Pola hubungan ini menunjukkan ketidakadilan gender akibat terciptanya jarak atau kesenjangan.
Kesenjangan sosial dan psikologis yang terjadi di masyarakat merupakan buah dari pembangunan yang bias gender. Menurut Meutia, ini semua akibat terjadinya distorsi dalam mendesain kinerja pembangunan. Pembangunan, katanya, cenderung lebih mengejar kemajuan fisik tanpa diimbangi pendekatan humanistik. Kondisi macam ini tidak hanya terjadi di Tanah Air. Ketidakadilan hasil pembangunan manusia juga terjadi di negara berkembang dan maju lainnya. Untuk itu, perlu dibangun paradigma pembangunan yang menjamin keadilan, menjadikan isu gender sebagai isu lintas pembangunan secara global (cross cuting issue global), bersama dengan isu lainnya seperti demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta penegakan hukum.
Pada para peserta dialog, yang kebanyakan adalah kaum muda, Meutia mengemukakan, dalam perspektif gender, harus dikembangkan demokrasi yang berwawasan gender pula. Karena, dalam sistem demokrasi yang sehat tidak mengenal diskriminasi gender. Untuk itu, munculnya seorang pemimpin baik itu laki-laki atau perempuan merupakan hasil penguatan demokrasi karena persaingan yang sehat."Itulah demokrasi berbasis kemanusiaan yang harus menjadi komitmen bersama. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam kubangan ketidakadilan gender, dalam semua dimensi kehidupan secara berkepanjangan," ujar Meutia.
